Oleh: Andreas M.Yeimo
Penulis bukan paham isme-isme yang
harus menjelaskan secara rinci akan seluk-beluk isme-isme di negara Indonesia
lebih khusus Bangsa Papua, tetapi hanya ingin membagi pengalaman dan pengamatan
selama ini tentang bagaimana paham isme lebih khusus Kapitalisme mencengkeram
bumi Papua. Penulis mendapatkan berbagai macam perbedaan penerapan ekonomi
Kapital di Papua. Agar supaya Stakeholder yang mendiami di Papua, bisa membuka
mata mengetok pintu hati dan melihat mengakarnya Imperialisme Kapitalisme dan
transmigrasi di tanah Papua.
Sebelum menjelaskan lebih lanjut,
penulis mengutip beberapa arti kata dalam tulisan ini. Imperialisme adalah:
Sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau
pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang
[1]. Kapital, adalah: Sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan
alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan membuat
keuntungan dalam ekonomi pasar [2]. Urbanisasi adalah: perpindahan penduduk
dari desa ke kota [3].
***
Saat ini Papua dijadikan daerah
untuk mengeruk kekayaan alam oleh negara Indonesia dan negara-negara adikuasa.
Contoh negara yang menerapkan sistem Imperialis di wilayah Papua adalah negara
Amerika Serikat.
Dalam perjuangan kapitalis untuk
menguasai wilayah Papua, mereka hanya memasifkan kepentingan ekonomi, dampak
dari kapital yaitu penandatanganan kontrak kerja PT. Freeport Indonesia antara
negara Amerika Serikat dan Indonesia pada tahun 1967.
Dampak dari penandatanganan kontrak
karya PT. FI yaitu imperialisme di tanah Papua tidak membawa perubahan dalam
bidang ekonomi, sosial, dan politik. Pemerintah Daerah (Pemda) dan pemerintah
pusat hanya bisa memberikan kado buat kaum kapitalis untuk menerapkan sistem
imperialisme dan membuka ruang bagi perusahaan asing, agar bisa menanam modal
dan mengeksploitasi semua kekayaan alam yang terdapat di wilayah Papua.
Eksploitasi sumber daya alam di
tanah Papua harus diteliti oleh Pemda setempat, karena setelah melewati
beberapa dekade yaitu masa Orde Baru, Orde Lama dan reformasi, bangsa Indonesia
sepenuhnya belum bisa menemukan dan mempersatukan seluruh rakyat, (rakyat
Indonesia dari Sabang sampai Merauke).
Contohnya, dampak akan terasa
melalui Transmigrasi, Kapal Putih dari luar Papua datang bersama imigran ilegal
untuk menutupi daerah-daerah pemekaran baru. Isme-isme pun datang, adu domba
antara antara pesisir dan pegunungan Papua mulai terasa.
Masyarakat Transmigrasi yang datang
ke Papua, jika memiliki gelar dan datang untuk membawa perubahan buat
masyarakat di wilayah Papua, boleh saja. Tetapi dalam praktek nyata yang datang
adalah masyarakat yang buta aksara, buta huruf, pengamen yang dibuang dari
pulau Jawa ke Papua. Dampaknya dari masa ke masa tidak ada perubahan baik itu
di bidang ekonomi, politik, maupun sosial.
Pemerintah daerah maupun pemerintah
pusat merupakan objek utama yang menjadi jembatan kapital menuju wilayah Papua,
seperti yang dikutip dalam buku karya Markus Haluk (2013), "Pemerintah
memberikan izin sumber daya alam termasuk pertambangan, hutan, perkebunan skala
besar, perikanan, minyak, gas dan transmigrasi, secara besar-besaran.
Pemerintah berupaya mengejar devisi negara, namun gagal dalam upayanya
melindungi hak-hak masyarakat adat Papua."
Otonomi Khusus (Otsus) yang
seharusnya hadir menjadi alat untuk menyelesaikan masalah hak-hak dasar orang
asli Papua dalam pengelolaan Sumberdaya Alam, ternyata tidak mampu dalam
prakteknya untuk menata kembali pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat
Adat Papua. Sembilan juta hektar hutan alam (primer) telah diidentifikasi oleh
pemerintah, baik provinsi maupun pusat, untuk di konversi menjadi perkebunan
skala besar, termasuk perkebunan kelapa sawit. Lalu proyek besar MIFEE (Merauke
Integrated Food and Energy Estate).
Proyek ini telah mengkapling 2,2
juta hektar wilayah masyarakat adat disana. Untuk kepentingan proyek ini
sebanyak 32 perusahaan menyatakan komitmennya untuk bergabung dan 6 perusahaan
telah mendapat izin dari pemerintah pusat. Salah satu dari perusahaan yaitu
MEDCO, yang telah menjalankan proyeknya di bidang hutang tanaman industri
(HTI). [4]
***
Dahulu masyarakat di wilayah Papua
hidup dengan ketersediaan alam, mereka hanya memproduksi bahan yang telah
disediakan oleh alam lalu, makan, berpakaian, dan berkebun.
Contoh hasil dari berkebun sebagian
masyarakat mengkonsumsi dan sebagian mereka menjual agar pihak konsumen yang
lain dapat membeli barang telah di jual, begitupun dengan berpakaian ketika
mereka menggunakan pakaian adat seperti di pegunungan tengah Papua, pria
mengenakan Koteka dan wanita menggunakan Moge (Suku Mee).
Dengan datangnya Kapitalis dan
Kolonialisme, sehingga terjadilah Urbanisasi besar-besaran terhadap masyarakat
di wilayah Papua. Urbanisasi bisa terjadi karena ada pemekaran Desa,
Kecamatan/Distrik, Kabupaten dan Provinsi di wilayah Papua. Maka dampak bagi
masyarakat pribumi mulai mulai nyata dalam praktek hidup keseharian.
Contohnya Suku Mee dahulu
masyarakat Paniai tidak beranggapan bahwa engkau berasal dari Deiyai atau
Dogiyai, tetapi kita adalah satu yaitu suku Mee. Sekarang dampak pemekaran
mulai nyata, tingkat kekerabatan mulai hilang yang dahulunya hidup tanpa
perbatasan antara wilayah, sekarang sudah ada perbatasan yang membatasi dari
wilayah satu dengan wilayah yang lain.
Dahulunya masyarakat pribumi Papua
hidup saling membantu, tidak ada sikap saling iri hari antara sesama manusia di
lingkungan sekitar, tetapi ketika kapitalisme penguasa dunia masuk ke Papua
membawa alat teknologi yang canggih dan modernisasi di Papua menggeser
kerukunan yang telah terbangun bertahun-tahun tersebut dalam sekejap.
Semakin berubah perkembangan zaman
dari zaman batu ke zaman modernisasi, semakin berubah pula perkembangan
generasi dari satu generasi ke generasi berikutnya, maka semua masyarakat mulai
lupa dengan jati diri sebagai manusia berbudaya.
Contohnya, semua masyarakat pribumi
Papua ingin menempati diri di kota
karena di kota makanannya siap di beli tanpa kerja, pakaian baru tinggal dibeli
dan digunakan, ketika berjalan pun harus menggenakan kendaraan. Semua serba
lengkap tinggal di beli yang penting ada uang. Semua milik kaum kapitalisme dan
tanpa kita sadari budaya konsumen sedang mengakar.
Barang siapa dengan sengaja maupun
dengan tidak sengaja mengonsumsi hasil ekspor barang dari luar negeri berarti
orang tersebut masih dijajah oleh negara yang ia sedang mengomsumsi barang
tersebut.
Contohnya, kami membeli handphone
di toko dan HP tersebut hasil produk dari negara Cina, maka kami masih dijajah
oleh negara Cina. Dengan adanya Imperialis di berbagai macam bidang di wilayah
Papua, kita tidak akan menikmati hidup yang lama di tanah warisan nenek moyang
kita. Pada hal nenek moyan kita telah mewariskan semua kekayaan itu kepada kita
untuk dijaga. Apabila kita diam dan melihat kekayaan kita dibawa pergi, kita
akan disingkirkan oleh Indonesia dan kaum kapitaslis.
***
Kapitalis bisa juga disebut sebagai
Kewirausahaan karena melalui wirausaha kaum kapitalis bisa mengumpulkan sebuah
keuntungan ekonomi belaka, kita perlu memahami analisis SWOT (Strength,
Weakness, Opportunities, dan Threats), terlebih khususnya mahasiswa Papua yang
mengambil jurusan Ekonomi. Karena analisis SWOT merupakan suatu fondasi utama
dalam berdiri suatu perusahaan.
Sebagian besar perusahaan di Papua
merupakan perusahaan Asing, maka sebagai mahasiswa Papua yang terdidik
bagaimana caranya agar supaya kita bisa menyambungkan tali kasut merah yang
terputus-putus, mulai dari penjajahan Belanda sampai penjajahan Indonesia.
Setelah kita menyambungkan tali kasut merah yang terputus-putus itu, bagaimana
caranya kita menemukan akar dari masalah tersebut, setelah menemukan akar dari
masalah tersebut apa yang harus kita lakukan buat negeri tercinta tanah Papua?.
Sebagai contoh, kita bisa melihat
bagaimana awal perjuangan negara Indonesia yang telah memutuskan beberapa
hubungan perusahaan Asing milik kapitalisme yang beradikuasa di wilayah
Indonesia dan daerah jajahannya, pada saat kondisi perekonomian di Indonesia
pada zaman Orde Lama. Sebagai tokoh pejuang kemerdekaan, Proklamator sekaligus
Presiden pertama indonesia, perekonomian Indonesia tidak dapat lepas dari sosok
Ir. Soekarno. Sebagai orang yang pertama memimpin Indonesia boleh dibilang
Soekarno adalah peletak dasar perekonomian Indonesia.
Beberapa kebijakan yang diambil
dibawah pemerintahan Soekarno diantaranya:
1. Nasionalisasi Bank Java menjadi
Bank Indonesia.
2. Mengamankan usaha-usaha yang
menyangkut harkat hidup orang banyak
3. Berusaha memutuskan kontrol
Belanda dalam bidang perdagangan ekspor-impor
4. Serta beberapa kebijakan lainya
yang ditujukan untuk memajukan perekonomian. [5]
Setelah kita melihat perjuangan
Indonesia dibawah pimpinan Ir. Soekarno, maka penulis berharap kepada semua
Stakeholder yang mendiami di bumi Papua terlebih khususnya mahasiswa yang
mengambil jurusan Ekonomi untuk bersatu melalui tali kasut merah yang telah
kita persatukan untuk mengusir dan memutuskan hubungan perusahaan asing di
Indonesia (Kapital) terlebih khusus di wilayah Papua.
Pemerintah daerah mempunyai hak
untuk mendengar karena Kapitalisme, Imperialisme dan Transmigrasi yang datang
ke Papua hanya datang untuk mengumpulkan kekayaan alam dan mengambil hak
wilayah, serta mereka telah berhasil menutupi segala ruang di Papua.
Kami orang asli Papua biasanya
mengkonsumsi milik kapitalisme karena kami sekolah tinggi-tinggi, tetapi lupa
untuk tanah air Papua!
Penulis adalah Mahasiswa Papua Kuliah di Yogyakarta
____________
Referensi:
[1]. Pengertian Imperialisme
(http://id.wikipedia.org/wiki/Imperialisme)
[2]. Pengertian Kapitalisme
(http://id.wikipedia.org/wiki/Kapitalisme)
[3]. Pengertian Urbanisasi
(http://id.wikipedia.org/wiki/Urbanisasi)
[4]. Haluk, Markus. Hilangnya
Harapan Hidup dan Hak Asasi Manusia di Papua, 2013.
[5].
https://christineflorencia.wordpress.com/2014/04/01/perekonomian-indonesia-dari-masa-penjajahan-hingga-masa-reformasi/
Tulisan ini sudah Pernah di Muat
di: http://majalahselangkah.com/content/papua-dalam-bidikan-kapitalisme
